BANDARLAMPUNG- Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin High Level Meeting (HLM) Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini ialah langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghasilkan keputusan konkret dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan daerah.
Marindo Kurniawan menegaskan, muara dari seluruh upaya digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ialah terbangun kepercayaan publik kuat terhadap tata kelola keuangan daerah.
”Yang paling penting ialah P2DD bukan sekadar tim, melainkan goals-nya, output-nya agar digitalisasi itu yang pertama tentunya trust, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan itu meningkat,” katanya.
“Sehingga masyarakat itu yakin bahwa satu rupiah mereka membayar itu memang benar-benar bisa masuk dalam kas daerah dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Terkait adanya kendala regulasi kerap membatasi fleksibilitas pemerintah daerah, ia berharap sinergi lebih solid dengan instansi vertikal, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sisi lain, Sekdaprov juga menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD.
Ia mengingatkan, indeks ETPD yang maksimal tak hanya lahir dari implementasi di lapangan, tapi juga dari disiplin administratif dalam sistem pelaporan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan ETPD.
Merujuk arahan Presiden dalam Rakornas P2DD, kebijakan fokus pada perluasan kolaborasi untuk mendorong kemandirian daerah, pelayanan masyarakat prima, serta menciptakan pemerintahan bersih dan adil.
HLM kali ini juga menjadi ajang persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan tiga aspek krusial, yaitu Process, Output, dan Outcome.
Indikator keberhasilan akan diukur dari dampak nyata, termasuk lonjakan transaksi nontunai, peningkatan kepatuhan pajak, dan percepatan serapan anggaran di Lampung. (kmf)
